KETIKA HUKUM DATANG DENGAN LARAS SENJATA

Advokat Santri Mengecam Keras Dugaan Tindakan Sewenang-wenang Aparat terhadap Santriwati di Pondok Pesantren Ma’had Hamalatul Qur’an

Oleh: Muhammad Hardjian Anwar, S.H.
Advokat Santri

poster advokasi santri melawan intimidasi

Penegakan hukum tidak pernah berarti memberikan kewenangan kepada aparat untuk bertindak sesuka hati.

Apa yang terjadi di Pondok Pesantren Ma’had Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo, pada 27 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan, patut dikecam dan diperiksa secara serius. Aparat yang disebut berasal dari Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo dan Brimob datang pada dini hari, ketika para santriwati sedang tidur, disertai personel bersenjata dan tindakan pendobrakan pintu. Pihak pesantren juga menyampaikan adanya tindakan membentak, memerintahkan santriwati tiarap, serta membawa sejumlah barang milik santri dan pesantren.

Jika fakta tersebut benar, maka tindakan demikian tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan “sedang menjalankan tugas”.

Sebab aparat penegak hukum pun wajib tunduk kepada hukum.

SERAGAM DAN SENJATA BUKAN IZIN UNTUK BERTINDAK SEWENANG-WENANG

KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh prosedur hukum.

Penggeledahan pada prinsipnya memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan mendesak sekalipun, tetap terdapat kewajiban hukum dan mekanisme pertanggungjawaban setelah tindakan dilakukan.

Penyidik juga wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan kepada pihak yang digeledah serta membuat berita acara penggeledahan.

Artinya sederhana:

Penggeledahan bukan kekuasaan tanpa batas.

Apalagi dilakukan terhadap lingkungan pondok pesantren yang dihuni santriwati, termasuk anak-anak.

Jika benar pintu didobrak, santriwati dibentak atau diperlakukan secara kasar, maka tindakan tersebut harus diuji berdasarkan kebutuhan, proporsionalitas, dan dasar kewenangan hukumnya.

SANTRIWATI BUKAN TARGET KEKERASAN

Yang lebih memprihatinkan adalah apabila benar terdapat santriwati yang sedang tidur kemudian berhadapan dengan puluhan aparat bersenjata.

Mereka bukan musuh.

Mereka bukan barang bukti.

Mereka bukan pihak yang boleh diperlakukan sesuka hati.

Jika mereka hanya diperiksa sebagai saksi, maka pemeriksaan tersebut tetap harus dilakukan dengan menghormati harkat, martabat, keamanan dan hak mereka sebagai manusia, terlebih bagi mereka yang masih anak-anak.

Penegakan hukum tidak membutuhkan tindakan yang menimbulkan ketakutan yang tidak perlu.

Ketegasan aparat tidak boleh berubah menjadi kesewenang-wenangan.

BARANG SANTRI BUKAN BARANG YANG BEBAS DIAMBIL

Pemberitaan juga menyebut adanya telepon seluler, uang, emas, kendaraan, CCTV, drone dan barang lainnya yang dibawa aparat.

Jika barang-barang tersebut benar disita, maka harus jelas apa dasar penyitaannya dan apa kaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik.

KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk membawa setiap barang yang ditemukan di lokasi.

Yang dapat disita adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan penyitaannya harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum.

Maka pertanyaannya jelas:

Mana surat perintahnya?

Mana izin pengadilannya?

Mana berita acara penyitaannya?

Apa hubungan setiap barang tersebut dengan tindak pidana yang sedang disidik?

Publik berhak mendapatkan penjelasan.

KAMI TIDAK MENOLAK PENEGAKAN HUKUM

Sebagai Advokat Santri, saya tegaskan:

Kami tidak menolak penegakan hukum.

Siapa pun yang melakukan tindak pidana harus diproses.

Tetapi prinsip tersebut berlaku untuk semua.

Masyarakat wajib tunduk kepada hukum. Aparat juga wajib tunduk kepada hukum.

Tidak boleh ada kekebalan karena seseorang mengenakan seragam.

Tidak boleh ada pembenaran karena seseorang membawa senjata.

Dan tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang yang kemudian ditutup dengan kalimat:

“Kami hanya menjalankan tugas.”

Justru karena aparat diberikan kewenangan besar oleh negara, maka setiap penggunaan kewenangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

JANGAN TAKUTKAN SANTRI DENGAN NAMA HUKUM

Saya mengecam setiap tindakan aparat yang terbukti dilakukan secara berlebihan, intimidatif, tidak proporsional atau melampaui kewenangan.

Jika memang seluruh tindakan tersebut sesuai hukum, buka dasar hukumnya dan pertanggungjawabkan prosedurnya.

Namun jika terdapat tindakan yang melanggar hukum, maka pelakunya harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Tidak boleh ada hukum yang hanya tajam kepada masyarakat, tetapi tumpul ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat.

Pesan saya sederhana:

Jangan gunakan hukum untuk menakut-nakuti santri.

Jangan gunakan seragam untuk menghapus batas kewenangan.

Jangan gunakan senjata untuk menggantikan prosedur hukum.

Karena negara hukum bukan negara yang membuat rakyat takut kepada aparat.

Negara hukum adalah negara yang membuat setiap orang—termasuk aparat penegak hukum—takut melanggar hukum.

Dan sebagai Advokat Santri, saya akan berdiri ketika santri diperlakukan tidak adil.

Bukan untuk melawan hukum, tetapi untuk memastikan hukum tidak disalahgunakan terhadap santri.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top